Di tengah perkembangan teknologi keuangan yang pesat, akses ke layanan pembayaran federal masih menjadi tantangan bagi banyak perusahaan kripto dan fintech. Namun, dengan diperkenalkannya Undang-Undang PACE (Payments Access and Consumer Efficiency) yang bipartisan, diharapkan dapat memperluas akses perusahaan kripto ke layanan pembayaran federal.
Undang-Undang PACE, yang diperkenalkan oleh anggota DPR Young Kim dan Sam Liccardo, bertujuan untuk menciptakan lisensi pembayaran nasional yang dapat mempermudah perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengakses layanan pembayaran federal. Dengan demikian, diharapkan dapat mempercepat dan mengurangi biaya transfer digital bagi konsumen dan usaha kecil.
Peran Federal Reserve dalam Mengatur Akses Pembayaran
Salah satu aspek penting dari Undang-Undang PACE adalah perannya dalam mengatur akses pembayaran bagi perusahaan kripto. Dengan Undang-Undang PACE, perusahaan kripto dapat mengajukan permohonan untuk mengakses layanan pembayaran federal langsung, dengan pengawasan dan penegakan yang ketat. Selain itu, Undang-Undang PACE juga memperkenalkan konsep "skinny master accounts" yang dapat mempermudah perusahaan kripto untuk mengakses layanan pembayaran federal.
Banyak kelompok kripto telah menyatakan dukungan mereka terhadap Undang-Undang PACE, termasuk Financial Technology Association, Blockchain Association, Digital Chamber, dan Crypto Council for Innovation (CCI). Mereka berpendapat bahwa Undang-Undang PACE dapat memodernisasi akses ke layanan pembayaran inti sambil menjaga pengawasan dan perlindungan konsumen.
Dengan diperkenalkannya Undang-Undang PACE, diharapkan dapat memperluas akses perusahaan kripto ke layanan pembayaran federal, sehingga dapat meningkatkan persaingan dan mempermudah konsumen untuk mengakses layanan pembayaran yang aman dan efisien.
