Di tengah persaingan politik yang sengit di Amerika Serikat, regulasi crypto masih menjadi isu yang hangat diperdebatkan. Senat AS, yang dipimpin oleh Senat Cynthia Lummis, dikritik karena keterlambatan dalam mengesahkan Undang-Undang Klarifikasi Crypto. Lummis, yang dikenal sebagai "Senat Bitcoin", mengatakan bahwa Undang-Undang Klarifikasi Crypto seharusnya sudah disahkan beberapa bulan yang lalu.
Menurut Lummis, Undang-Undang Klarifikasi Crypto telah disiapkan secara bipartisan, namun beberapa anggota Demokrat masih tidak puas dengan versi saat ini. "Kami telah bekerja keras selama 11 bulan untuk menyempurnakan Undang-Undang Klarifikasi Crypto, namun Demokrat masih tidak mau memastikan untuk memvotekan Undang-Undang tersebut", kata Lummis. "Kami telah menambahkan lebih dari 400 halaman baru ke dalam Undang-Undang tersebut, sebagian besar atas permintaan Demokrat", tambahnya.
Tantangan Regulasi Crypto
Regulasi crypto di AS masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Undang-Undang Klarifikasi Crypto bertujuan untuk menciptakan kerangka regulasi yang jelas untuk pasar crypto. Namun, proses pengesahan Undang-Undang tersebut telah terhambat oleh perbedaan pendapat antara partai Republik dan Demokrat. Lummis berharap bahwa Undang-Undang Klarifikasi Crypto dapat disahkan sebelum Kongres AS berakhir pada bulan Agustus.
Perusahaan-perusahaan besar dan lembaga keuangan telah mendukung Undang-Undang Klarifikasi Crypto, namun beberapa anggota Demokrat masih memiliki kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pasar crypto. Lummis yakin bahwa Undang-Undang Klarifikasi Crypto dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi di AS. "Kami harus berhenti bermain-main dengan Undang-Undang Klarifikasi Crypto dan segera mengesahkannya", kata Lummis.
